Kalau sistim Pemilu 2004 terutama Pemilu 2009 akan digunakan lagi dan terus akan digunakan, maka dipastikan tidak akan pernah menghasilkan orang-orang pembaru yang berkualitas dan orang-orang yang berpihak kepada rakyat.

Pemilu 2014 sudah bisa ditebak, pasti akan dikendalikan oleh para konglomerat yang akan mengambil manfaat dari anggota badan legislatif dan pasangan kepala pemerintahan terpilih. Faham neo-liberalisme/kapitalisme dan neo-kolonialisme/imperialisme akan terus berlanjut dan dilanjutkan.

Para konglomerat kapitalis itulah yang pada hakikatnya telah menjarah kekayaan bumi dan air Indonesia; melalui penguasa baru, yang mengambil keuntungan pribadi dan kelompok, bukan keuntungan rakyat secara bersama.

Para konglomerat kapitalis yang berkolusi dengan penguasa neo-liberalis dan kapitalis; pendukung praktik neo-imperialisme/kolonialisme itulah yang akan mengemudikan Republik Indonesia sesuai dengan selera mereka, bukan selera yang sesuai dengan hati nurani rakyat.
Melalui pemilu, kroni neo-Orde Baru yang menganut faham neo-liberalisme dan kapitalisme berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dinasti atau kelompok. UUD 2002 memang telah membatasi jabatan kepala badan eksekutif dan kepala daerah selama dua periode saja. Tetapi mereka telah merancang berbagai undang-undang agar kekuasaan itu tetap berada di tangan kelompok atau keluarganya.

Pemilu 2014 bila terjadi, sudah dipastikan akan memunculkan nama keluarga, dan kroni neo-Orde Baru. Dimulai dari SBY yang sudah pasti akan membuat desain agar Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu. Jiwa patriotik bukan syarat utama. Yang terpenting adalah bagaimana agar kekuasaan bermuara pada orang-orang terdekatnya. SBY bukanlah orang berkualitas secara moral dan patriotisme. Sebagian besar hidup SBY dilatih untuk menjadi tentara model TNI-nya Soeharto.

Sebagai catatan
beberapa kesalahan atau pelanggaran HAM oleh SBY pada masa lalu., antara lain adalah: 
1)  Kapten SBY memimpin serangan militer ke kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1977. 
2)  Brigjen SBY sebagai Kepala Staf Teritori/Sosial Politik ABRI (setingkat di bawah Panglima ABRI) adalah perancang penyerbuan ke Kantor Sekretariat PDI Pro Mega pada 27 Juli 1997. 
3) SBY sebagai Kepala Staf Teritori/Sosial Politik ABRI telah membiarkan penculikan dan penghilangan beberapa aktivis dan mahasiswa oleh intel-intel Kopassus sepanjang 1996-1998.

Megawati juga bukan tidak punya kesalahan. Pengampunan konglomerat hitam yang telah membawa kabur triliunan rupiah dana BLBI terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Penjualan aset negara BUMN Indosat, korupsi penjualan kapal tanker Pertamina, dan lain-lain. Megawati bukanlah orang memiliki ilmu pengetahuan cukup dalam mengendalikan negara. Kebijakannya telah terkomtaminasi oleh tipu daya Laksamana Sukardi yang kini melarikan diri dengan membentuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Juga terjebak oleh saran-saran dan beberapa keputusan SBY yang pada era pemerintahan Megawati, menjabat sebagai Menteri Koodinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Amien Rais pun bukanlah orang yang punya prinsip teguh dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Menerima dana kampanye pilpres 2004 dari dana korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Semula Amien Rais berkata berani dibawa ke pengadilan, tapi akhirnya berdamai dengan SBY di Bandara Halim Perdanakusuma.

Singkatnya, Pemilu 2014 memang tidak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang patriotik dan berjiwa Pancasila. Yang dihasilkan adalah orang-orang dari kalangan pemimpin Orde Baru dan neo-Orde Baru yang punya dosa masa lalu. Dengan Pemilu 2009 dan nanti 2014, maka STATUS QUO selalu akan dipertahankan, dan dipertahankan. Terbukti gedung DPR/MPR sebagai rumah rakyat telah diberi pagar setinggi 4 meter. Bagaimana mungkin rakyat bisa menyampaikan aspirasi pada wakil-wakilnya di parlemen bila keadaan sudah begitu.

Bila disimak, maka akan terlihat secara nyata bahwa sistim Undang-Undang Kepartaian dan Undang-Undang Pemilu ditujukan yang berlaku sekarang ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan. Lewat undang-undang tersebut akan selalu terpilih orang-orang yang lebih mementingkan kekuasaan kelompok dan partai. Kekuasaan yang akan selalu melindungi dan terjaminnya keselamatan pribadi atau kelompok mereka sendiri daripada mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Seperti halnya Pemilu 2004 dan 2009, Pemilu 2014 nanti sudah bisa ditebak bahwa akan selalu diwarnai politik uang, ketidak-mandirian pemilih, penuh kebohongan, manipulasi, keterlibatan militer serta intervensi asing.

Kembali ke BERANDA

0 komentar:

Posting Komentar