Di
hadapan para duta besar luar negeri, Presiden SBY sempat mengakui ada
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Presiden SBY pun berencana akan
meminta maaf.
Tidak hanya itu, di hadapan pimpinan lembaga hukum, SBY juga berjanji akan menegakkan keadilan untuk korban HAM masa lalu.
"Tapi sampai sekarang realisasinya nol. Apakah ini bisa disebut sebagai resiko," kata aktivis HAM, Usman Hamid, dalam diskusi dengan tema Menghitung Resiko Bernegara di Bawah SBY-Bediono Sampai 2014 yang digelar di Rumah Perubahan 2.0, Harmoni, Jakarta (Selasa, 21/2).
Menurut Usman, menggantungnya penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai, selain menjadi bukti ketidakseriusan SBY, juga terindikasi ada kompromi politik di belakangnya.
"Sehingga kasus HAM masa lalu seperti kasus Munir dan Papua, tidak terselesaikan sampai sekarang. Dan selama tidak ada tekanan dari partai-partai, SBY tidak akan pernah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sebab SBY begitu bergantung kepada partai-partai," demikian Usman.
Tidak hanya itu, di hadapan pimpinan lembaga hukum, SBY juga berjanji akan menegakkan keadilan untuk korban HAM masa lalu.
"Tapi sampai sekarang realisasinya nol. Apakah ini bisa disebut sebagai resiko," kata aktivis HAM, Usman Hamid, dalam diskusi dengan tema Menghitung Resiko Bernegara di Bawah SBY-Bediono Sampai 2014 yang digelar di Rumah Perubahan 2.0, Harmoni, Jakarta (Selasa, 21/2).
Menurut Usman, menggantungnya penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai, selain menjadi bukti ketidakseriusan SBY, juga terindikasi ada kompromi politik di belakangnya.
"Sehingga kasus HAM masa lalu seperti kasus Munir dan Papua, tidak terselesaikan sampai sekarang. Dan selama tidak ada tekanan dari partai-partai, SBY tidak akan pernah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sebab SBY begitu bergantung kepada partai-partai," demikian Usman.
0 komentar:
Posting Komentar