"Terlarang bagi politisi memiliki media massa. Media massa harus netral dan merdeka," kata SBP, sapaan Sri Bintang Pamungkas, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/2/2012).
SBP menilai, pers saat ini masih didominasi kepentingan politik dan penguasa. Akibatnya, kepentingan pemilik modal yang sekaligus politisi lebih diakomodasi. Sementara, aspirasi rakyat banyak tidak dapat tersalurkan sepenuhnya. Pers seharusnya netral dan merdeka, kata SBP.
"Merdeka itu tidak bergantung pada siapa pun, baik kepada politisi, penguasa maupun pemodal. Karena itu, politisi dan penguasa dilarang memiliki/punya saham di dunia pers. Sedangkan pemodal tidak boleh memengaruhi intern pers," kata SBP.
Sementara itu, netral diartikan salah seorang lawan politik Soeharto ini sebagai tidak berpihak kepada pihak manapun. "Terpengaruh soal moralitas/akhlak, saya berpikir tentang perlunya pers berpihak pada kebenaran dan keadilan. Karena itu bagi saya pihak yang lemah harus dipihaki agar merek sederajat, dan dengan begitu punya kemampuan sejajar," urai SBP.
Ia menilai, ada kekurangan besar dalam perundang-undangan RI yang belum membatasi secara jelas kepemilikan media massa oleh kalangan politisi. Demikian pula, pemilik media dilarang berkiprah secara langsung dalam politik maupun dalam bentuk dukungan aktif terhadap partai politik tertentu.
"Di negara-negara liberal sekalipun ada batasan yang jelas tentang itu," kata SBP. Dalam pandangannya, imbas dari konflik kepentingan tersebut akan berujung pada terbatasnya perhatian media massa pada pergesekan di kelas elite politik pemerintahan dibandingkan keprihatinan untuk menyuarakan kebutuhan rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar