Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II hanya membuang waktu saja. Sebab, yang bermasalah bukanlah menteri, tapi Presiden SBY. Jadi yang dibutuhkan bukan reshuffle, tetapi SBY harus lengser keprabon.
SBY harus dilengserkan karena ia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan presidensial.
"Jadi secara kontitusional, menteri tidak bisa disalahkan. Ini merupakan tanggung jawab bersama presiden. Jika ada kelalaian dan pelanggaran, yang bertanggung jawab adalah presiden," lanjutnya.
SBY juga harus turun dari kursi RI-1 karena kepemimpinannya yang mengabdi pada kekuatan asing, bukan pada rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar